Pembebasan ABK Sinar Kudus, Jangan Terlena Tawaran Malaysia

Panglima TNI, Jenderal Agus Suhartono menyatakan, pasukan TNI sudah siap membebaskan 20 ABK Sinar Kudus yang saat ini disandera perompak di So­malia. Tapi, langkah yang dilakukan saat ini dan paling tepat dengan negosiasi yang sedang berlangsung demi keselamatan 20 ABK tersebut. Hal ini diungkapkan Agus di sela acara pemberian bantuan kepada veteran Seroja di Bekasi, Kamis (14/4). Pemerintah, menurutnya, sudah menyiapkan beberapa opsi terkait dengan pembebasan sandera.

"Jika opsi negosiasi tidak berhasil, kami siap melakukan penyelamatan," ujarnya. Cara negosiasi ini pernah dilakukan pemerintah Korea dan berhasil menyelamatkan warganya yang disandera perompak.

Menghadapi penyanderaan kapal kita saat ini memang bukanlah hal yang mudah. Banyak orang berkomentar, kenapa tidak langsung melakukan serangan militer, seperti Malaysia dulu, saat kapal mereka dibajak?

Tentu hanya TNI yang bisa menjawabnya. Terlebih lagi, situasi dan posisi kapal Malaysia dan kapal kita saat ini adalah berbeda. Kalau kapal Malaysia, saat dilakukan operasi militer, posisinya berada di tengah laut sedangkan Kapal Sinar Kudus ini sudah dirapatkan oleh penyandera ke daratan dan ABK-nya ditawan di daratan. Semua itu pasti memerlukan perhitungan dan taktik tersendiri. Tentunya TNI telah memahami dan mempelajari situasi itu.

Terkait itu, tawaran Malaysia untuk membantu membebaskan sandera, jangan membuat kita buru-buru senang dan malah semakin menyudutkan pemerintah sendiri. Padahal belum tentu kalau Malaysia menghadapi situasi dan posisi kapal yang seperti kita hadapi saat ini, mereka mampu membebaskan warganya dengan berhasil.

Benar apa yang pernah dikatakan orang bahwa tawaran Malaysia itu, bisa saja diartikan sebagai ‘memanas-manasi" rakyat Indonesia agar mendesak pemerintahnya mengirim TNI untuk melakukan operasi militer, yang Malaysia telah memperhitungkan situasinya tidak akan berhasil. Akhirnya rakyat akan menghujat TNI, terutama pasukan khususnya yang dianggap tidak becus melakukan tugasnya. Dengan demikian, TNI menjadi terpuruk.

Sebaiknya kita serahkan saja pilihan tindakannya kepada Pemerintah Indonesia. Opsi apapun yang akan diambil, tentu tidak akan menyengsarakan warga negaranya. Janganlah dulu kita banyak berkomentar.

Tepat, apa yang dikatakan Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesi, Prof. Hikmahanto Djuwana, yang menghimbau publik dan keluarga korban untuk memberi kesempatan kepada pemerintah menjalankan kewajibannya membebaskan sandera, sekaligus meminta pemerintah tetap memberikan informasi terbaru kepada publik dengan memberikan koridor kerahasiaan terhadap informasi sensitif.

"Permintaan Presiden SBY kemarin dan diulang oleh Menlu Marty Natalegawa hari ini, perlu direspons secara positif oleh publik dan media massa. Tapi jangan juga sampai pemerintah dipaksa membuka informasi rahasia yang berujung pada diketahuinya strategi pemerintah," kata Hikmahanto, Kamis (14/4) pagi.

Ia meminta pemerintah dengan segala sumber dayanya melakukan upaya pembebasan itu. "Tetapi publik dan keluarga korban tentu memiliki hak untuk diberi tahu kemajuan dari apa yang dilakukan pemerintah," ungkapnya.

Lebih dari itu, pemerintah Somalia pun juga telah meminta media massa Indonesia agar tidak berusaha menghubungi perompak Somalia. Menurutnya, hal ini justru bisa mengaburkan negosiasi dengan para perompak. Negosiasi harusnya oleh pemerintah Indonesia dan pemilik kapal.

"Tidak boleh telepon-telepon dengan mereka. Itu sama saja dengan memberi angin pada mereka," kata Duta Besar Somalia untuk Indonesia, Mohamud Olow Barow, Rabu (13/4). Jika media massa tak membesarkan masalah pembajakan ABK Kudus, itu merupakan hal sangat positif.

Dicontohkannya, Kapal asal Denmark yang dibajak beberapa waktu lalu, misalnya. Semula, perompak meminta tebusan sampai USD 7 juta. Namun karena permintaan ini diabaikan, uang tebusan diturunkan menjadi USD 1 juta. Mari kita semua menahan diri untuk tidak mencampuri urusan pemerintah, namun terus memberikan dukungan moril dari belakang. (*)